DPRD Atasi Kelangkaan Kayu

Senin, 15 Desember 2008 12:20
Persoalan kelangkaan kayu di Pulau Nunukan terangkat kembali, padahal sudah ada Peraturan Gubernur No 42 tahun 2008 yang mengatur pelimpahan wewenang kepada bupati / walikota untuk usaha kayu skala terbatas.KAYU jadi sumber konflik. Betul, masalah itu terjadi di mana-mana. Di Nunukan akibat langkanya pasokan kayu, malah mengganggu berbagai proyek-proyek pemerintah. Lantaran itu Ketua DPRD Nunukan H Ngatidjan Ahmadi mendesak Bupati Nunukan  segera mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 42/2008. Pergub itu mengatur pelimpahan wewenang kepada bupati/walikota untuk menerbitkan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 meter kubik. “Sebelum mengimplementasikan, Bupati duduk bersama dulu dengan Muspida. Supaya ada saling pengertian. Jangan nanti masyarakat yang bawa kayu, malah ditangkap,” kata Ngatijan di Kantor DPRD Nunukan. Pernyataan itu dilontarkan berkaitan dengan desakan pengusaha kayu  yang mulai mengalami kelangkaan bahan bangunan itu. Pihak kehutanan dan keamanan memang memberlakukan aturan ketat terhadap kegiatan eksploitasi hutan. Semua penebangan kayu tegakan di hutan – walaupun untuk perkebunan – wajib secara legal alias memiliki dokumen yang sah. Aturan tersebut bermaksud untuk menekan illegal logging, tapi akhirnya berdampak pada langkanya kayu untuk keperluan lokal. Sebelumnya, Andi Solihin dari Asosiasi Pengusaha Kayu Bangunan Nunukan mengatakan, sudah enam kali pihaknya mengikuti pertemuan dengar pendapat (hearing) masalah kayu, hanya saja sampai sekarang belum ada aturan yang membolehkan mereka melakukan usaha. Boyke P Giroth dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Nunukan, mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para pengusaha kayu itu. “Kami ini dibatasi aturan,” katanya. Menurutnya, langkah yang ditempuh Dishutbun adalah melakukan pembinaan terhadap 10 kepala desa yang nantinya akan mengeluarkan surat keterangan asal usul kayu, agar mereka bekerja tidak melenceng dari aturan. Menurut anggota Komisi II DPRD Nunukan, Arifuddin, pengusaha kayu tidak bisa melaksanakan kegiatan karena sering ditangkap walaupun jumlah kayu yang dijual sangat kecil. “Kalau misalnya kita menunggu membuat perda dan sebagainya, itu butuh waktu yang sangat panjang,” katanya. Karena itu, ia meminta agar ada kebijakan dari unsur Muspida di Nunukan, dengan ‘menutup mata’ terhadap masalah itu. “Karena dari dulu sampai sekarang, pengusaha kayu ini hanya sekedar menampung saja,” katanya. Anggota dewan lainnya Muthang Balang meminta Pemkab Nunukan memfasilitasi pertemuan antar unsur Muspida dalam kegiatan yang dikemas lewat coffee morning. “Karena ini kaitannya dengan pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa kayu termasuk saat membuat jalan,” katanya. Sedangkan anggota komisi I lainnya, Viktor Ola Tokan berharap adanya keberanian untuk melakukan terobosan guna menyelesaikan persoalan ini. “Dalam hal ini saya harapkan, perlu ada kebijakan khusus, sambil menunggu Perda yang akan diterbitkan. Aturan sudah ada, komisi yang membidangi sudah ada. Mari ketersambungan ini dirajut, supaya kebutuhan itu bisa terjawab,” katanya. Politisi partai Golkar, Andi Lukman mengatakan, Pergub Kaltim itu jelas merupakan pelimpahan kewenangan. Sehingga harus dimplementasikan lewat peraturan daerah. “Eksekutif dan legislatif perlu melindungi masyarakatnya,”ujar anggota komisi II ini. *yusuf palimbongan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s