Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PELUANG MENCIPTAKAN KEADILAN : SEBUAH UPAYA UNTUK MENJAGA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP HUKUM

 

PENGANTAR

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan  evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action”  bukan pada “law in the books”.

          Pada saat ini kita dapat mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam pengelolaan APBN dan APBD dikalangan birokrasi. Daftar ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembara-lembaran lama seperti kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, kasus Sengkon dan Karta, Kasus Tanah Keret di Papua dan lain-lainnya.

          Pengadilan yang merupakan representasi utama  wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu  melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.

 Mungkin   benar   apabila   dikatakan    bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah  berada  pada titik nadir. Hampir setiap  saat  kita dapat menemukan berita, informasi, laporan  ataupun ulasan  yang  berhubungan  dengan  lembaga-lembaga hukum kita.  Salah satu permasalahan yang perlu  mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa  hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

          Bagaimanapun juga masih banyak warga masyarakat yang tetap menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh  pengadilan. Meskipun  demikian  sah-sah  juga  kiranya  apabila masyarakat mempunyai penilaian  tersendiri terhadap putusan    tersebut.   Adanya    penilaian     dari   masyarakat  ini menunjukkan bahwa  hukum/pengadilan tidak  dapat melepaskan diri dari  struktur  sosial masyarakatnya. Hukum tidaklah steril dari perilaku-perilaku  sosial  lingkungannya.  Oleh  karena  itu wajar  kiranya apabila masyarakat  mempunyai  opini tersendiri  setiap  ada  putusan  pengadilan   yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai  keadilan yang hidup dan  tumbuh  ditengah-tengah masyarakat.

          Persoalannya  tidak  akan  terhenti  hanya  sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak  sangat luas  yaitu merosotnya citra lembaga  hukum  di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan  mendorong munculnya situasi anomi.  Masyarakat kebingungan  menyikapi nilai-nilai mana yang  benar dan mana yang salah.

SUMBER WIBAWA HUKUM

          Dalam  pikiran  para  yuris, proses   peradilan sering  hanya  diterjemahkan sebagai  suatu  proses memeriksa   dan  mengadili  secara   penuh   dengan berdasarkan  hukum positif  semata-mata.  Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak  hukum,  sehingga apa  yang  menjadi  bunyi undang-undang,  itulah yang akan menjadi  hukumnya.

            Kelemahan  utama  pandangan ini  adalah  terjadinya penegakan  hukum yang kaku, tidak ada diskresi  dan cenderung  mengabaikan  rasa  keadilan   masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses   mengadili  –  dalam  kenyataannya   – bukanlah  proses yuridis semata.  Proses  peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang,  melainkan  proses  yang  melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung  dalam suatu  struktur  sosial tertentu.  Penelitian  yang telah  di  lakukan oleh Marc  Galanter  di  Amerika dapat   menunjukan   bahwa  suatu   putusan   hakim ibaratnya hanyalah pengesahan saja dari kesepakatan yang   telah   dicapai  oleh  para   pihak.   Dalam    perspektif    Sosiologis,     lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi fungsi  dan merupakan tempat untuk  “record keeping”, “site  of administrative processing”, “ceremonial changes  of status” ,”settlement negotiation”, “mediations  and arbitration”   dan warfare (Marc Galanter,  Justice In Many Rooms: 1981) .

Produk  dari pengadilan adalah putusan  hakim. Dari   sinilah   awal  dapat   dibangunnya   wibawa hukum. Dalam putusan hakim, wibawa  hukum dipertaruhkan.  Para  petinggi  hukum  tidak  perlu berteriak-teriak  minta   kepada  masyarakat   agar menghormati pengadilan. Cukuplah apabila pengadilan di  tingkat PN, PT ataupun MA membuat putusan  yang bermutu  tinggi,  maka   rasa   hormat   itu   akan datang dengan sendirinya.

Kiranya masyarakat dapat memberikan  penilaian tersendiri   terhadap  mutu  putusan  para   hakim. Haruslah   disadari  benar  bahwa   menegakkan wibawa pengadilan tidaklah semudah membalik telapak tangan.   Sistem   peradilan  di   Indonesia   yang merupakan  warisan kolonial Belanda sedikit  banyak menyulitkan  dalam prakteknya.  Sisa-sisa  perilaku sebagai  bangsa  terjajah masih  nampak  dikalangan para  hakim. Sebagai contoh, sampai saat  ini  kita masih  bisa  melihat digunakannya  Osterman  Arrest dari   Hogeraad  Belanda  sebagai  contoh   tentang Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH).  Dari  sisi   ini setidaknya   kita   dapat   melihat   adanya   tiga hal,yaitu:   pertama,   hakim-hakim   kita    tidak mempunyai    kepercayaan   diri   untuk    mengutip yurisprudensi dari Mahkamah Agung Indonesia. Kedua, kemungkinan  memang  tidak ada putusan  hakim  (MA) yang  dapat dianggap berkualitas untuk  kasus  itu.  Ketiga, menganggap yurisprudensi asing selalu lebih valid dan bermutu.

Munculnya  kritik-kritik  terhadap  keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan  kita tidak  dapat  memberikan  pengayoman  kepada  warga masyarakat.  Putusan  pengadilan  yang   diharapkan dapat  mengembalikan keseimbangan  masyarakat  yang terganggu  tidak dapat terpenuhi. Adanya isu  mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang sangat sarkastis dengan plesetan  HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang), KUHAP diplesetkan sebagai  Kurang  Uang  Hukuman  Penjara,   tidaklah muncul   begitu  saja.  Kesemuanya  ini   merupakan “produk  sampingan”  dari bekerjanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri.

Ungkapan-ungkapan  ini merupakan reaksi  dari  rasa keadilan  masyarakat yang terkoyak  karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak professional maupun  putusan hakim/putusan  pengadilan  yang  semata-mata  hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya  hukum ditengah-tengah  masyarakat, mengemban   tujuan   untuk   mewujudkan   keadilan, kepastian   hukum  dan  kemanfaatan  dan pemberdayaan sosial   bagi masyarakatnya.   Untuk   menuju   pada    cita-cita pengadilan   sebagai  pengayom   masyarakat,   maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan  empat tujuan hukum di atas dalam   setiap   putusan  yang   dibuatnya. Hal   ini   sejalan  dengan   apa   menjadi   dasar  berpijaknya    hukum   yaitu  “hukum  untuk   kese-jahteraan masyarakat”. Sehingga pada akhirnya tidak hanya  dikatakan sebagai Law and Order  (Hukum  dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi Law, Order and   Justice (Hukum, Ketertiban dan  Ketentraman). Adanya  dimensi keadilan  dan   ketentraman    yang merupakan  manifestasi  bekerjanya  lembaga  pengadilan,    akan   semakin   mendekatkan    cita-cita Pengadilan sebagai pengayom masyarakat.

MEMBUDAYAKAN PERILAKU ANTIKORUPSI

          Dalam 10 tahun terakhir, gelombang perubahan yang menakjubkan telah terjadi di Indonesia.  Pemerintah telah memilih jalan untuk melaksanakan program desentralisasi secara besar-besaran dan telah melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota. Hal ini haruslah dilihat sebagai proses transisi secara damai dari rezim otoriter kepada rezim demokrasi yang diikuti pula dengan perubahan-perubahan kelembagaan dan transformasi regulasi.

          Dalam konteks inilah masalah korupsi di Indonesia perlu untuk dikaji. Korupsi bukanlah sesuatu yang khas Indonesia. Hampir dikebanyakan negara korupsi selalu terjadi. Korupsi merebak hampir disemua negara didunia baik negara industri maupun negara berkembang. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Dalam bidang pemberantasan korupsi, skor Indonesia hanya sejajar dengan Nigeria dan Banglades dan tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan Philipina maupun Malaysia.

        Hasil survey ini  mencerminkan transparansi yang lebih besar mengenai korupsi di Indonesia dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang terbuka. Masyarakat mengakui bahwa Korupsi secara obyektif terjadi di berbagai sektor dan masyarakat juga berpendapat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Korupsi merupakan ancaman yang besar bagi transisi politik dan ekonomi di Indonesia karena korupsi melemahkan kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang publik dan mengurangi kredibilitas negara di mata rakyat.Dalam jangka panjang korupsi merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi.

      Survei nasional yang dilaksanakan oleh Partnership For Governance Reform in Indonesia  menyajikan  sumber informasi yang kaya tentang persepsi 2.300 rumah tangga, pejabat publik dan pengusaha. Hasil survey mengungkapkan bahwa 75% responden berpendapat bahwa korupsi sangat lazim di sektor publik. Di samping itu, 65% rumah tangga melaporkan telah mengalami secara langsung dan 70% responden melihat korupsi sebagai “penyakit yang harus diberantas. Survei juga mengungkapkan tingkat kemarahan publik dan kemuakan terhadap korupsi. 80% responden menghendaki agar pejabat-pejabat yang korup dipenjarakan dan disita kekayaannya. Sebagian kecil dari responden menghendaki pejabat tersebut dipermalukan didepan umum. Nyaris tidak ada dukungan untuk memberikan amnesty atau pengampunan bagi pelaku korupsi di masa lalu.

          Survei tersebut menawarkan tiga temuan yang signifikan. Pertama, orang tidak terlalu percaya pada lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga yang dianggap paling korup  termasuk disektor peradilan (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan dan Departemen Kehakiman), instansi-instansi pendapatan (dinas pabean danm instansi perpajakan), Departemen Pekerjaan Umum dan Bank Indonesia.  Kedua, lembaga-lembaga yang  dirangking paling korup juga dianggap kurang efisien dalam penyampaian jasa. Ketiga, survey tersebut memberi wawasan terhadap penyebab-penyebab actual dari korupsi di Indonesia. Walaupun hasil survey menunjukan kepercayaan yang kuat bahwa korupsi disebabkan oleh gaji pegawai yang rendah, rendahnya moral perorangan, serta tidak adanya pengendali-pengendali dan akuntabilitas, namun analisis data yang cermat menunjukan bahwa  empat variabel tersebut berkorelasi dengan manajemen bermutu tinggi,  nilai-nilai organisasi yang anti korupsi, manajemen kepegawaian bermutu tinggi dan manajemen pengadaan barang bermutu tinggi.

         Sebagai warisan yang sudah berkembang sejak jaman VOC, pemberantasan korupsi diyakini akan sulit dilakukan karena akan menentang kepentingan-kepentingan kelompok yang kuat, terorganisir secara rapi dalam kelompok-kelompok yang saling menguntungkan. Terjadinya distorsi-distorsi secara sistematis dalam struktur yang menghalalkan sistem insentif tidak resmi (komisi, suap, uang pelicin) telah memungkinkan korupsi tumbuh dengan subur. Untuk membangun budaya antikorupsi, diperlukan penataan ulang struktur-struktur dan sistem insentif sehingga mampu mengubah cara pengambilan keputusan masyarakat sehingga mengubah pula perilaku masyarakat dan aparatur birokrasi. Dalam suatu masyarakat yang bebas korupsi akan tergambar suasana sebagai berikut:

  1. Birokrasi sebagai Pelayan publik merasa bertanggung jawab atas pelayanan mereka, merasa takut untuk memungut biaya tidak resmi dan akan mendapatkan insentif resmi karena bertindak jujur.
  2. Masyarakat menganggap aturan-aturan akan ditaati sehingga masyarakat memposisikan perilakunya dalam kerangka peraturan tersebut.
  3. Masyarakat tidak perlu membayar insentif tidak resmi (komisi, suap, uang pelicin) karena mengetahui bahwa tanpa membayarpun akan dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas.

Pengalaman di negara maju menunjukan bahwa upaya untuk membangun perilaku antikorupsi memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terus menerus dari masyarakat dan media massa. Oleh karena itu mengharapkan Indonesia mampu memberantas korupsi dan membudayakan perilaku antikorupsi dalam  waktu singkat, adalah harapan yang berlebihan. Dibutuhkan waktu yang lama melalui proses yang disebut oleh Peter L Berger sebagai proses Internalisasi yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar.

Indonesia menemukan momentum untuk memulai perang melawan korupsi dengan dilakukan perubahan mendasar dalam bidang ketatanegaraan yang memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur, bebas, adil dan pemilihan langsung Presiden pada tahun 2004. Hal ini membuat Presiden dan anggota parlemen lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai amanat UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal. Pergeseran  ini diyakini akan membuat para pemegang kekuasaan publik lebih berhati-hati karena masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar sebagai imbalan dari suara yang diberikan pada saat pemilihan kepala negara dan kepala daerah.

Pergeseran dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia haruslah dilihat sebagai peluang untuk membangun perilaku baru dalam dalam penciptaan keadilan dan pemberantasan korupsi melalui kontrak politik antara calon kepala daerah dan konstituennya. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 akan terjadi pemilihan 33 Gubernur, 349 Bupati dan 91 Walikota. Oleh karena itu, perubahan sistem ketatanegaraan ini haruslah dijadikan sebagai momentum untuk membangun peningkatan akuntabilitas publik.

Perubahan dalam kerangka akuntabilitas juga tercermin dalam kelengkapan pranata hukum yang disiapkan oleh pemerintah untuk memerangi korupsi dan membangun perilaku antikorupsi.  Pranata hukum ini bersumber dari Ketetapan MPR bulan Oktober tahun 1999 yang menetapkan sebagai tujuan reformasi yaitu suatu aparat negara yang berfungsi dalam penyelenggaraan jasa kepada rakyat yang professional, efisien, produktif, transparan dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pranata hukum lainnya adalah UU nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang mengharuskan  pejabat-pejabat public mengumumkan harta kekayaannya dan menyetujui audit secara berkala, UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan secara lebih luas tentang pidana korupsi dan menetapkan gugatan dan prosedur penuntutan, dan amandemen UU tersebut melalui UU nomor 20 tahun 2001 yang meletakan beban pembuktian kepada terdakwa. Selain itu juga sudah diundangkan UU  tentang Pencucian Uang dan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi. Dari segi pengelolaan Keuangan Negara telah pula diundangkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Tatacara Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pranata hukum di Indonesia sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi dan membangun perilaku anti korupsi.

Dari segi kelembagaan, selain lembaga-lembaga konvensional dalam penegakan hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, telah pula dibentuk  Komisi Ombusman Nasional yang bertugas menangani pengaduan-pengaduan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas secara khusus untuk menangkap dan memeriksa pelaku korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas untuk memantau transaksi yang mencurigakan dan melaporkan transaksi tersebut kepada Jaksa Agung.

CATATAN AKHIR

        Haruslah disadari benar bahwa upaya menegakan hukum tidaklah semudah membalik  telapak tangan.  Kejadian-kejadian  yang  sekarang  menimpa lembaga hukum hanyalah satu proses untuk menuju terciptanya wibawa hukum. Sikap  mawas  diri   merupakan  langkah   terpuji   yang seyogyanya   dibarengi  dengan   upaya-upaya   yang bersifat  sistemik dari  Lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan organisasi penasehat hukum. Sudah saatnya lembaga-lemabag penegak hukum melakukan : pertama, evaluasi berkesinambungan atas semua   program   dan  kebijaksanaan   yang   sudah dicanangkan,  agar  dapat mengurangi  kendala  yang dihadapi,   kedua,  klarifikasi  kasus-kasus  besar yang  diputus oleh pengadilan, sehingga  masyarakat  mengetahui  secara jelas pertimbangan hukum  dan  dasar-dasar  hukum  yang  digunakan. Ketiga  adalah  reorientasi visi dan  misi  lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial.

Oleh  karena itu peningkatan  kualitas  sumber daya manusia di bidang hukum mutlak perlu. Di dalam era  global seperti sekarang ini, dengan  perubahan sosial  yang  begitu cepat,  aparat  penegak  hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan. Adanya perbedaan penafsiran bunyi suatu pasal, seharusnya tidak perlu  terjadi. Pemahaman yang sama terhadap suatu konstruksi hukum akan sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum.  Koordinasi  dan  penyamaan  persepsi  antar aparat  penegak  hukum (Polisi,  Jaksa,  Hakim  dan Pengacara) harus dikembangkan sejak dini. Pembenahan  paling  dini  dapat  dimulai  dari sistim  rekrutmennya.  Seperti yang  kita  ketahui, rekrutmen  untuk jabatan-jabatan inti  dalam  hukum seperti  hakim, jaksa, maupun advokat berasal  dari populasi  sarjana  hukum  yang  sangat   bervariasi mutunya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa  mereka yang  melamar  untuk jabatan  hakim,  maupun  jaksa bukanlah  lulusan  yang  terbaik.  Seleksi  pelamar terutama   yang   menyangkut   tentang   kemahiran, pengetahuan dan kemampuan hukum tidaklah ketat.

    Di  negara maju, untuk seleksi jabatan  hakim, jaksa  dan advokat benar-benar  memperhatikan  mutu pengetahuan, kemahiran dan kemampuan hukum. Seleksi untuk memperoleh jabatan inti ini sangat ketat.  Di Jepang,  hakim, jaksa dan advokat  harus  mengikuti pendidikan khusus setelah mereka lulus dari  fakultas   hukum.  Sedangkan  Malaysia   dan   Singapura melakukan  seleksi untuk jabatan inti  dengan  cara kerjasama yang erat antara pendidikan tinggi  hukum dengan  institusi hukum. Institusi hukum ini  hanya mau menerima lulusan-lulusan terbaik saja.  Kiranya kita dapat belajar dari negara-negara tetangga yang telah  memelopori peningkatan kualitas sumber  daya manusia di bidang hukum.

        Selain melakukan pembenahan sumber daya manusia sebagai bagian dari brainware system,   penting pula kiranya untuk membenahi perangkat hukum sebagai bagian dari software system.  Oleh karena itu diperlukan pergeseran paradigma dari hukum yang Teknokratis Struktural menuju Hukum Humanis Partisipatoris yang dimulai dari proses hukum yang paling awal karena terdapat hubungan yang erat antara perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pendayagunaan hukum. Dalam konteks penegakan hukum itu sendiri perlu dilakukan redefinisi bahwa penegakan hukum tidak lain adalah mewujudkan isi, jiwa dan semangat undang-undang/peraturan ke dalam kehidupan sehari-hari.   Oleh karena, siapapun yang telah mewujudkan isi, jiwa dan semangat undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, dirinya  adalah penegak hukum.

Oleh : Prof  Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,MH

Sumber: Depdagri.go.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s