Kerjasama Daerah dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal

Helmy_Faisal_ZainiDi negara-begara maju kerjasama antar daerah menjadi kebutuhan fundamental dalam mengatasi permasalahan internal daerah seperti masalah perbatasan daerah, pengelolaan kawasan dan lingkungan, keamanan bersama, pengelolaan air, produk unggulan, pemasaran produk unggulan daerah bersama, mengatasi kebakaran dan sebagainya. Dalam membangun kerjasama antar daerah tersebut, dibutuhkan flatform dan istrumen komunikasi dan kerjasama efektif. Salah satu konsep kerjasama yang telah teruji di negara maju dan telah dipraktekan di dalam negeri adalah konsep Regional Management.

Urgensi Kerjasama Daerah

Sejalan berlakukan otonomi daerah, pola penyelenggaraan pemerintahan berubah dari pola Sentralistik menjadi pola Desentralistik. Konsekwensi logis terhadap pembangunan daerah adalah pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat luas dalam menyelenggarakan pembangunannya atas dasar prakasa kreativitas dan peran aktif dalam mengembangkan dan mengajukan daerahnya, salah satu strategi untuk mendorong percepatan pembangunan adalah pengembangan regionalisasi desentralistik sebagai suatu istrumen dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Pemanfatan Regionalisasi desentralik ini dipicu oleh faktor kebutuhan daerah tertinggal dalam rangka mensinergikan potensi dan program pembangunan dalam konteks kawasan/wilayah, dimana daerah paling bergantung dan saling membutuhkan melakukan upaya mengatasi keterbatasan sumber daya lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian dengan keluarganya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, Kebijakan ini memberi arah dan peluang kepada Pemerintah Daerah mengembangkan bekerjasama antar pemerintah daerah mengembangkan segala potensi unggulan dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk dapat dikelola bersama dan bersinergi.

Kerjasama antar daerah yang bersinergi dibutuhkan dengan pertimbangan pertama, semakin berkembangnya keterbatasan potensi lokal, keterbatasan kemampuan Pemda dan pendapatan daerah maka daerah tertinggal perlu mennggalang kekuatan secara bersama-sama guna mengatasi kelemahan lokal. Kedua, perlu membangun wadah komunikasi/forum yang menunjang perencanaan partisipasi sesuai semangat otonomi daerah. Ketiga, terbukanya peluang Pemda untuk memperoleh keuntungan baik financial maupun non finansial, karena adanya faktor kebersamaan. Keempat, timbulnya kesadaran bahwa kerjasama antar daerah memperbesar peluang keberhasilan pembangunan daerah tertinggal.

Peluang Daerah Tertinggal

Dalam RPJMN 2010 – 2014 menyatakan bahwa masih tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah, belum optimal perkembangan kawasan pertumbuhan yang diharapkan menjadi penggerak daerah tertinggal dan kawasa perbatasan, ini menunjukan belum adanya keterkaitan dan intergrasi ekonomi wilayah dalam system pengembangan wilayah.

Apabila kita cermati dari 183 kabupaten tertinggal, diantaranya yang masuk kategori kawasan/strategis adalah 14 kabupaten daerah tertinggal masuk di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 20 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam kawasan perbatasan dan 15 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, namun belum signifikasi memberikan dampak perkembangan bagi wilayah/daerah tertinggal maupun kawasan perbatasan.

Pusat-pusat pertumbuhan tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus terkoneksi dengan pembangunan daerah teringgal dalam suatu system pengembangan wilayah yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai Proses Industri dan Distribusi, oleh karena itu pentingnya mendorong regionalisasi melalui Kerjasama antar Daerah yang saling menguntungkan.

             Selama ini ada enam Regional Management yang sudah terbentuk dan di fasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pertama, Regional Management AKSESS, meliputi lima kabupaten yaitu Bulukumbu, Selayar, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng dengan core business  jagung dan rumput laut.

            Kedua, Regional Management Jonjok Batur meliputi tiga kabupaten : Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah dengan core business : jagung dan tembakau. Ketiga, Regional Management JangHiang Bang meliputi tiga kabupaten yaitu Kapahiang, Rejang Lebong dan Lebong, core business: perikanan dan pariwisata. Keempat, Regional Management Lake Toba meliputi tujuh kabupaten Samosir, Dairi, Fak-Fak Barat, Karo. P. Siantar, Tobasa, Humbahas, Tapanuli dengan core business : pariwisata.

            Kelima, Regional Management Kaukus Setara Kuat meliputi tiga propinsi, lima kabupaten yaitu Kaur,

Bengkulu  Selatan  dan Bengkulu Utara (Propinsi Bengkulu), OKU  Selatan  (Propinsi Sumsel dan Lampung Barat, Propinsi Lampung dengan care business pariwisata, perikanan. Keenam, Regional management Pulau Sumbawa meliputi lima kabupaten yaitu: Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan care business pengembangan sapi.

       Lembaga Regional Management yang telah terbentuk tersebut diharapkan dapat berperan sebagai interfase untuk berbagai inisiasi dan berbagai program baik lintas sector, Lintas Wilayah maupun para pelaku pembangunan terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam praktek beberapa Regional Management sebagai flatform, perencanaan bersama antar daerah dalam mengatasi pembangunan Infrastruktur bersama seperti contoh pembangunan Lapangan Udara dan Jalan Lingkar telah dilakukan oleh Lake Toba Regional Management dan Jonjok Batur Regional Management.

        Dengan demikian, pentingnya mendorong kerjasama antar daerah melalui pengelolaan Regional Management sebagai suatu wadah perencanaan bersam yang mengedepankan komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan daerah tertinggal  dan daerah tertinggal maju bersama dengan daerah maju.

 Helmy Faishal Zaini

« download artikel »

Sumber: kemenegpdt.go.id – 14/10/2011

 

Judul : MP3EI dan Peran Daerah Tertinggal
Pengarang : Helmy Faishal Zaini
Tanggal : 14/10/2011 18:37:02

Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan terus dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai kebijakan telah digulirkan. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan, misalnya, pemerintah menggulirkan program pro-growth, pro-job, dan pro-poor yang disebut sebagai Triple Track Strategy.

Untuk program pro-poor, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencakup tiga klaster. Klaster pertama, bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga melalui kebijakan dan program Jamkesmas, Jampersal, BOK, Raskin, PKH, BOS, dan beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin. Klaster kedua, program pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri, baik PNPM Mandiri di perkortaan maupun di Perdesaan. Klaster ketiga adalah program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program Kredit Usaha Kecil (KUR).

Selain tiga klaster itu, Pemerintah kemudian mengembangkan program klaster keempat, yaitu: program murah untuk rakyat. Program ini memberikan “sesuatu” dengan harga murah, sebagian dibantu pemerintah, yang mencakup Rumah, Kendaraan Angkutan, Air Bersih, Listrik, Kehidupan Nelayan, dan Kehidupan Masyarakat Terpinggirkan Perkotaan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan itu berdampak positif. Masyarakat memberikan respon positif atas program-program tersebut. Khusus untuk daerah-daerah tertinggal, program tersebut sangat membantu bagi masyarakat atau daerah tertinggal, yakni Program PNPM Mandiri dalam bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

MP3EI

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus digalakan oleh pemerintah. Baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI).

MP3EI dikembangkan melalui pendekatan terobosan (breakthrough)yang didasari oleh semangat “tidak semata bisnis sebagaimana lazimnya” (not business as usual), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta.

            Dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) menyebutkan bahwa kegiatan MP3EI adalah merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan..

Pada kesempatan yang sama Presiden SBY juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22  kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu: (a) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku; (b) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected); (c) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Peran Daerah Tertinggal

 

Pada berbagai kesempatan saya terlah sampaikan bahwa daerah tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya dilihat dari ukuran rata-rata nasional relatif tertinggal bila dibanding dengan daerah lainnya yang lebih maju. Oleh karena itu, penekanan bagi daerah tertinggal, pendekatan pembangunannya tidak bisa secara normatif lazimnya bagi daerah maju, namun perlu ada strategi pendekatan yang bersifat terobosan yang akseleratif atau afirmatif, bahkan kalau perlu suatu lompatan ke depan (quantum life) sebagai suatu upaya pembangunan dinamis yang mendasar.

Terobosan atau lompatan ke depan yang dimaksud antara lain, berupa sistem pembiayaan pembangunannya dan dukungan substitusi teknologi sebagai akseleratornya. Sistem pembiayaan pembangunan yang berpihak kepada daerah tertinggal yang dilengkapi dengan alternatif pembiayaan bernuansa investasi, yang dapat mendongkrak dinamika pembangunan daerahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan substitusi teknologi bagi daerah tertinggal harus dimulai dari perilaku inovatif dari daerah yang bersangkutan.

            Sehubungan dengan itu daerah tertinggal bisa berperan sebagai wilayah penyangga kegiatan pembangunan di suatu koridor, ataupun bahkan bisa berperan sebagai wilayah utama kegiatan pembangunan daerah tertinggal di suatu koridor. Dengan demikian, maka kontribusi peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), dengan kegiatan MP3EI perlu dirumuskan, disusun, dan ditetapkan secara terencana, terstruktur, dan sistemik-sistematis, sehingga implikasinya bagi daerah tertinggal akan memberi dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan di setiap koridor.

Secara garis besar sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, dan Koridor Ekonomi Sulawesi berada pada wilayah penyangga. Sedangkan sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku berada pada wilayah utama. Sementara itu, sebaran daerah tertinggal di 183 kabupaten terklasterisasi dengan karakteristik potensi wilayahnya yang continental (sebagian besar daratan), marine (sebagian besar lautan), serta regional (utamanya perbatasan).

Tentunya sebaran aktivitas BUMN dan atau BUMD dan atau swasta nasional pada wilayah operasinya masing-masing di daerah tertinggal akan menjadi bahan pertimbangan pelengkap. Dengan demikian, maka gambaran peta potensi sebaran daerah tertinggal yang berlandaskan pada ketiga hal dimaksud (wilayah utama atau penyangga dengan karakteristik potensi wilayah dalam wilayah operasi suatu BUMN, BUMD, dan swasta) akan menjadi kebutuhan nyata yang perlu dikaji lebih komprehensif pada koridor ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui disparitas pembangunan disebabkan karena lemahnya konektivitas antar daerah. Aktivitas ekonomi hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah. Keterbatasan infrastruktur transportasi (jalan desa, jembatan desa, pelabuhan perintis); infrastruktur informasi dan telekomunikasi (desa pintar, rumah pintar, desa berdering); infrastruktur sosial dan ekonomi (Puskesmas Terapung, pasar desa); serta infrastruktur energi (listrik desa) menjadi penyebab kegiatan ekonomi daerah berbasis industri tidak dapat menyebar ke daerah-daerah tertinggal yang terisolir.

              Sebagai dukungan terhadap upaya pengembangan potensi ekonomi wilayah di Koridor Ekonomi Indonesia dengan memperhatikan sistem konektivitas nasionalnya, maka diperlukan SDM yang berkualitas dengan aplikasi IPTEK yang tepat guna. SDM yang berkualitas diperlukan bagi daerah tertinggal, karena wujud kualitasnya akan merupakan jaminan awal keberhasilan pelaksanaan pembangunan bagi daerah tertinggal. Sedangkan aplikasi IPTEK yang tepat guna akan menjadi alat yang digunakan oleh SDM berkualitas tersebut di daerah tertinggal.

« download artikel »

 

Judul : Akselerasi Pembangunan
Pengarang : Helmy Faishal Zaini
Tanggal : 14/10/2011 18:31:36

Menghadiri dan menyimak Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  pada pagi hari, yang kemudian dilajutkan pada sore hari dengan Pidato Pengantar Rancangan UU tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran  2012 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, dalam pandangan dan pemikiran saya sebagai pembantu Presiden berkesimpulan bahwa terlihat amat jelas arah kebijakan yang sedang dan akan dilakukan dalam upaya akselarasi atau percepatan pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

                Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum dan  pembangunan  keadilan untuk semua (justice for all), Pemerintah menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan mekanisme ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang kuat dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Kebijakan ini akan memperluas kesempatan kerja dan  usaha yang akan berdampak pada makin banyaknya rakyat yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ini maka peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan terjadi.

Kedua, pendekatan intervensi positif pemerintah. Dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai intervensi langsung dengan program-program pro rakyat. Untuk program ini, ada empat klaster, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program murah untuk rakyat, yang mencakup rumah murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Presiden mengatakan bahwa dengan kedua pendekatan itu dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Langkah kebijakan yang diambil Presiden tersebut ternyata terbukti. Laju pertumbuhan eknomi diperkirakan tumbuh 6,5%. Cadangan devisa mencapai USD123,2 miliar, meningkat hampir 350%  bila dibandingkan dengan devisa tahun 2004 yang sebesar USD36,3 miliar. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8%. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5%.

Perlu dicatat bahwa perhatian terhadap rakyat kecil dan miskin juga  mendapat perhatian ekstra dari Presiden. Semua warga negara berpengahasilan rendah harus memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Presiden mengintruksikan bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah dan tidak boleh ada warga negara yang tidak mampu, gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah.

Sasaran RKP

                Perhatian Presiden terhadap persoalan-persoalan infrastruktur, program perlidungan sosial, pendidikan, dan program pro rakyat juga tinggi. Ini terlihat dari sembilan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, empat diantaranya diprioritas untuk hal dimaksud. Lebih jelasnya, empat dari sembilaan sasaran itu adalah: Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Ketiga, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Keempat, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.

                Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Presiden mengatakan agar anggaran pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan karena di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung  sekolah yang kurang layak; meningkatkan jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; perlunya menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia; dan perlunya meningkatkan keterhubungan antar-wilayah.

                Sementara itu untuk program pro-poor, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan program perlindungan sosial, yang dititik-beratkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan program-program berbasis pemberdayaan. Untuk mengembangkan kemandirian masyarakat, Pemerintah melanjutkan program PNPM Mandiri, dan bagi  daerah tertinggal dan khusus, Pemerintah mengalokasikan anggaran program PNPM Mandiri sebesar Rp42,3 miliar.

Pembangunan Daerah Tertinggal

                Daerah tertinggal pada umumnya memiliki kondisi kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, yang dicirikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Itu terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH) dan angka harapan hidup (AHH). Daerah tertinggal juga memiliki keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

                Saya memiliki keyakinan bahwa dengan pendekatan pembangunan melalui pendekatan ekonomi dan intervensi langsung pemerintah melalui pilar pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment,  akan makin mendorong percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal. Kondisi IPM daerah tertinggal akan meningkat, begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana dasar.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan tupoksi KPDT, yang antara lain melakukan fungsi-fungsi koordinasi, akan terus digalakkan. Sesuai dengan arahan Presiden, perlu kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual. Dalam konteks itu maka salah satu kebijakan yang sekarang sedang dan akan dilakukan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah program Bedah Desa dan Prukab (Produk Unggulan Kabupaten).

« download artikel »

 

Judul : Menghijaukan Desaku
Pengarang : A Helmy Faishal Zaini
Tanggal : 05/04/2010 18:36:50

Dalam upaya memasyarakatkan gerakan menanam dan memelihara pohon secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, Presiden SBY menetapkan tanggal 28 November 2008 sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai awal dimulainya penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia.

Sementara dalam rangkaian Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2009, di desa Cimerang, Padalarang Bandung Barat, Jawa Barat,  Presiden SBY mengajak masyarakat merealisasikan penanaman pohon trembesi, sampai 4 miliar pohon pada 2020 dan 9,2 miliar pohon pada 2050. Ini dilakukan untuk memperbaiki lingkungan dan mencegah bahaya perubahan iklim. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan, “Kalau separuhnya saja yang hidup, pohon-pohon yang kita tanam akan mampu menyerap 46 miliar karbon pada 2050. Memang ini angka pesimis, tapi kalau bangsa kita tanam lebih banyak, akan lebih banyak Co2 yang bisa terserap, ini jadi kontribusi anak bangsa Indonesia pada dunia.”

« download artikel »

 

Judul : Pembangunan Pedesaan
Pengarang : A Helmy Faishal Zaini
Tanggal : 05/04/2010 18:25:46

Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, Pemerintah menyadari perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa. Sehubungan dengan itu, dalam upaya untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal,  Kementerian Negera Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village).

Pembangunan yang berbasis pedesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonimian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.

Dalam konteks itu maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

« download artikel »

 

Judul : Desaku Yang Permai
Pengarang : A Helmy Faishal Zaini
Tanggal : 05/04/2010 17:57:30

Memang dalam upaya pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), terdapat sejumlah tantangan, antara lain, meski sumber daya alam (SDA) relatif cukup namun kemampuan sumber daya manusia (SDM) relatif lemah, keterbatasan srana dasar yang dubutuhkan untuk menungktakan produksi pertanian, kelembagaan ekonomi dan sosial serta akses sumber daya modal masih lemah (Rahardjo Adisasmita, 2006).

Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), antara lain mencakup (1) pengembangan ekonomi lokal; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pembangunan prasarana dan sarana; dan (4) pengembangan kelembagaan.

« download artikel »

Sumber: kemenegpdt.go.id

Arief

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s