Sejarah Baru Pembangunan Kesjahteraan Sosial di Indonesia

” SEJARAH BARU  PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
MELALUI SERTIFIKASI DAN AKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah mencatat sebuah sejarah baru dengan dicanangkannya sertifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Menteri Sosial RI, Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA. pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI. Pencanangan ini juga merupakan momentum yang bersejarah bagi perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia setelah 64 tahun berkiprah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dimana eksistensi dan aktualisasi pekerja sosial mendapat pengakuan dan mandat dari negara sebagai ‘the  leading proffesion’  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2012 sekitar 15,5 juta orang sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang ada baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio idealnya 1:100, maka masih dibutuhkan 139.000 orang Pekerja Sosial lagi. Dengan kondisi tersebut, tantangan dan peluang bagi profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia sangat prospektif.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi dalam konteks Indonesia sedang memasuki tahapan penting dan strategis, antara lain pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia. Kedua, saat ini tengah disusun Rancangan Undang-Undang tentang Praktek Pekerjaan Sosial yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktek pekerjaan sosial, persyaratan, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, Asosiasi Pendidikan Pekerjaan Sosial. Asosiasi Pekerja Sosial serta kewajiban bagi lembaga pelayanan sosial menggunakan pekerja sosial bersertifikat. Pada tahun 2014, diharapkan RUU ini telah disahkan menjadi UU. Ketiga, perkembangan keilmuan pekerjaan sosial yang sangat pesat khususnya dalam era neoliberalisme menuntut para Pekerja Sosial Indonesia untuk selalu melakukan inovasi  agar berbagai pendekatan intervensi tidak menjadi menara gading tetapi dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sertifikasi Pekerja Sosial dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari kerangka pengembangan profesi Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, yang telah tersusun dalam ‘Road Map Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial’,  yang terwujud dalam 6 (enam) kegiatan  yang komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai unsur mulai dari akademisi, praktisi,  asosiasi profesi dan pendidikan, masyarakat dan birokrasi. Enam kegiatan tersebut meliputi:

1.    Legal Reform. Berupa penyusunan dan perubahan ketentuan untuk mendukung optimalisasi pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial meliputi RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Jabatan Fungsional, Sertifikasi dan Akreditasi.
2.    Koordinasi Kegiatan. Berbagai kegiatan koordinasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan akreditasi melalui Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Teknis dengan berbagai pihak terkait.
3.    Publikasi Kegiatan. Penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan akreditasi melalui media p4s.kemsos.go.id., media massa dan sosialisasi.
4.    Optimalisasi Layanan. Berupa optimalisasi layanan ‘Online Sistem p4s.kemsos.go.id’, ‘Sekretariat LSPS dan BALKS di 6 (enam) BBPPKS’, ‘Uji Kompetensi di Ibukota Propinsi’ dan ‘Visitasi ke LKS’
5.    Intensifikasi Kerjasama. Menerapkan ‘Cost Sharing’ dengan pihak pengguna, mengingat sertifikasi dan akreditasi membutuhkan pembiayaan yang besar.
6.    Peningkatan Kompetensi. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis ketrampilan spesifik yang diperlukan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Berbagai dukungan dan kerja sama yang erat antar berbagai elemen yang terdiri dari akademisi, praktisi, asosiasi profesi, pendidikan, masyarakat dan birokrasi merupakan modal yang kuat untuk mewujudkan keberhasilan program sertifikasi dan akreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Wujud dukungan tersebut terlihat dari kehadiran pejabat Eselon I dan II  di lingkungan Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/instansi Sosial Propinsi, Perwakilan Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Badan Internasional, Non Governmental Organization, organisasi kemasyarakatan, Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI), Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), para pekerja sosial dan pengurus lembaga kesejahteraan sosial dalam acara pencanangan tersebut

Pelaksanaan Sertifikasi Pekerja Sosial dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial ini diharapkan mampu mengembangkan Profesi Pekerjaan Sosial dalam konteks Indonesia, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Humas Badiklitkesos)

Sumber : kemses.go.id

Satu pemikiran pada “Sejarah Baru Pembangunan Kesjahteraan Sosial di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s