Rooinga, dan Penindasan yang Berlarut-larut

oleh: Alwi Alatas

Muslim Arakan Myanmar yang masih dalam tekanan

Muslim Arakan Myanmar yang masih dalam tekanan

PADA pertengahan tahun 2012 lalu kita dikejutkan oleh berita-berita tentang kerusuhan sosial dan penganiayaan yang terjadi terhadap kaum Muslimin di Arakan, Myanmar (Burma), atau yang umumnya lebih dikenal sebagai Muslim Rohingya. Kerusuhan itu bermula dengan tersebarnya isu bahwa pada 28 Mei 2012 seorang perempuan Budha di Arakan telah diperkosa dan dibunuh oleh tiga orang pria Muslim. Isu itu menyebar dengan cepat dan berkembang menjadi kemarahan terhadap komunitas Muslim di Arakan. Enam hari kemudian, sekumpulan penduduk beragama Budha di Toungop, Arakan, menghentikan sebuah bus dan membunuh sepuluh Muslim yang ada di bus tersebut. Polisi dan tentara yang ada di sekitar tempat kejadian hanya mengamati tanpa berusaha untuk menghentikan tindak kekerasan itu (Human Rights Watch, 2012).

Lima hari setelahnya, tepatnya pada Jum’at 8 Juni 2012, terjadi kerusuhan antara komunitas Budha dan Muslim di Sittwe, ibu kota Arakan. Equal Rights Trust (2012) melaporkan bahwa menjelang shalat Jum’at ada empat orang imam shalat yang dibunuh saat berjalan menuju masjid. Hal ini menimbulkan kemarahan komunitas Muslim. Mereka langsung mengejar orang-orang (Budha) yang melakukan pembunuhan tersebut dan melakukan pembalasan. Setelah itu terjadilah kerusuhan besar di kota itu, dan juga beberapa tempat lainnya, yang menyebabkan banyak korban terbunuh dan terusir dari tempat tinggalnya, khususnya dari kalangan Muslim Rohingya. Sejak itu, penduduk Budha di Arakan yang merupakan etnis Rakhine, dan dalam banyak kasus dibantu oleh polisi dan tentara Myanmar, terus melakukan pengusiran dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya.

Laporan resmi menyebutkan korban terbunuh sebanyak 78 orang, yang tentu saja terlalu dikecil-kecilkan, sementara lebih seratus ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, sebuah lembaga kemanusiaan Turki, Insani Yardim Vakfi (2012), memperkirakan ada 1000 orang yang mati terbunuh dan lebih dari 90.000 kehilangan tempat tinggal. Angka ini hanya mengacu pada peristiwa yang terjadi pada bulan Juni-Juli, tidak mencakup korban pada gelombang kekerasan berikutnya di bulan Oktober 2012. Pada peristiwa yang terakhir, sekitar 2,800 rumah Muslim Rohingya dibakar. Sebuah gambar satelit memperlihatkan 14,5 hektar areal penduduk Muslim di kota Kyaukpyu, Arakan, telah hancur dan rata menjadi tanah hanya dalam waktu singkat (www.guardian.co.uk).

Kekerasan yang berulang-ulang di Arakan telah menjadi semacam pembantaian etnis terhadap Muslim Rohingya di wilayah itu.

Ada dua pihak yang bertanggung jawab atas berlakunya kekerasan terhadap Muslim di Arakan. Yang pertama adalah penduduk Rakhine yang beragama Budha dan yang kedua adalah pemerintah dan tentara Myanmar. Tokoh-tokoh Rakhine, media massa, para pendeta Budha, bahkan para akademisi memiliki peranan besar dalam menyebarluaskan kebencian serta melakukan provokasi kekerasan terhadap komunitas Rohingya yang jumlahnya antara 800.000 hingga 1.000.000 orang di Arakan. Sebagai contoh, Dr. Aye Maung, ketuaRakhine Nationalities Development Party (RNDP), pada bulan Juli 2012 membuat pernyataan dalam sebuah wawancara berkenaan dengan orang-orang Rohingya, “Kami telah meminta verifikasi yang … memastikan orang-orang yang masuk ke negara kita secara illegal agar tetap berada di tenda-tenda pengungsi. Sebagaimana para pengungsi di negara-negara lainnya, beri mereka makan dengan dukungan UNHCR dan akan ada negara-negara ketiga yang bersimpati kepada mereka dan mau memberikan kewarganegaraan kepada mereka” (www.dvb.no/news).

Pada masa yang hampir bersamaan, sebuah asosiasi biksu muda di Arakan menyebarluaskan selebaran berjudul “Pemisahan Komunitas” yang meminta penduduk Budha Rakhine untuk tidak melakukan bisnis serta hubungan dengan Muslim Rohingya. Hal ini dilakukan karena orang-orang Rohingya “yang tinggal di tanah Rakhine, minum air Rakhine, dan istirahat di bawah bayang-bayang Rakhine sekarang bekerja untuk memusnahkan orang-orang Rakhine” (Human Rights Watch, 2012).

Media-media massa populer di Arakan juga memiliki peranan besar dalam menyebarluaskan kebencian terhadap Rohingya dan Muslim di wilayah itu.

Media-media massa yang bermunculan dan tumbuh pesat bersamaan dengan mulai dibukanya pintu demokrasi di Myanmar ternyata tidak menggunakan keberadaan mereka secara bertanggung jawab. Mereka malah ikut melakukan provokasi dan menyebarkan permusuhan etnis terhadap Muslim Rohingya (http://asiasentinel.com).

Pemerintah dan tentara Myanmar sendiri telah melakukan pembiaran terhadap berlakunya kekerasan di Arakan. Bahkan sebenarnya dalam banyak kesempatan mereka telah terlibat langsung dalam tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

Beberapa saksi mata menyebutkan betapa tentara Myanmar ikut melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya pada pertengahan 2012 lalu (Human Rights Watch, 2012). Kalangan akademisi juga tidak lebih baik dalam menyikapi isu Rohingya, khususnya akademisi dari kalangan Rakhine. Beberapa dari mereka menyebut Muslim Rohingya dengan sebutan diskriminatif seperti “floating people”, “Illegal foreign Bengalis,” serta menyebut keberadaan mereka sebagai “influx of viruses in Arakan” (Alam, 2011). Ada juga akademisi yang menjadikan komunitas ini sebagai contoh “threats to community security” (Maung Than, 2007)

Banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Aung San Suu Kyi tidak berkomentar dan memberikan pembelaan terhadap kedzaliman yang menimpa Muslim Rohingya.

Diamnya Suu Kyi sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Karena dapat dikatakan tidak ada satupun aktivis demokrasi dan kemanusiaan di Myanmar, yang beragama Budha, yang mau memberikan pembelaan terhadap Muslim Rohingya. Mereka pada umumnya tidak memandang Muslim Rohingya sebagai korban, melainkan sebagai ancaman terhadap Myanmar.

Apa yang berlaku di Myanmar sekarang ini sebenarnya adalah sikap diskriminatif dan rasis dari komunitas Budha Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Sikap ini mirip dengan kebijakan Apartheid yang pernah berlaku di Afrika Selatan serta kebijakan Zionis Israel terhadap Muslim Palestina sekarang ini, walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Adanya sikap rasis ini tidak mengada-ada.

Seorang konsul Myanmar di Hong Kong, Ye Myint Aung, misalnya, pada Februari 2009 pernah berkata kepada pers, “Kenyataannya, Rohingya bukanlah ‘Masyarakat Myanmar’ dan bukan pula kelompok etnis Myanmar. Anda akan melihat di dalam gambar bahwa warna kulit mereka ‘coklat kehitaman.’ Warna kulit orang-orang Myanmar terang dan lembut, juga sedap dipandang. (Warna kulit saya merupakan tipikal warna kulit seorang pria Myanmar yang asli dan Anda akan menerima betapa tampannya rekan Anda, Mr. Ye, ini). Hal ini berbeda dengan apa yang Anda lihat dan baca di surat-surat kabar. (Mereka itu sama jeleknya dengan ogre) (The Arakan Project, 2012; AFP, 2009).

Ada sebenarnya yang sedang berlaku di Arakan? Apa yang melatarbelakangi kebencian yang begitu besar serta penindasan terhadap Muslim Rohingya?

Kewarganegaraan dan perdebatan Istilah

Penduduk Arakan (yang beragama Budha) merasa terancam keberadaan Muslim Rohingya- guardian

Penduduk Arakan (yang beragama Budha) merasa terancam keberadaan Muslim Rohingya- guardian

SEJAK tahun 1982, pemerintah Myanmar secara resmi telah mengeluarkan Muslim Rohingya dari kewarganegaraan negara itu. Undang-undang kewarganegaraan tahun 1982 secara tegas menyebutkan bahwa etnis pribumi yang diakui sebagai warga negara Myanmar hanya etnis-etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum masa penjajahan Inggris, atau sebelum tahun 1823 (Burma Citizenship Law, 1982). Dan Muslim Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian status mereka menjadi stateless, tidak bernegara. Mereka dianggap sebagai pendatang illegal yang tidak memiliki hak sebagaimana warga Myanmar lainnya.

Muslim Rohingya dianggap oleh masyarakat Myanmar sebagai orang-orang Bengali yang berasal dari kawasan Chittagong, Banglades. Mereka tidak dianggap sebagai penduduk asli negeri itu dan dianggap baru berada di Arakan pada masa penjajahan Inggris. Bahkan penggunaan nama Rohingya sendiri dianggap ahistoris dan fiktif serta dilarang  penggunaannya oleh pemerintah Myanmar. Para sejarawan Myanmar mengklaim bahwa istilah ini baru muncul pada tahun 1950-an dan digunakan oleh Muslim Bengali di Arakan untuk kepentingan politik, sebagai bukti identitas serta keberadaan etnis mereka di Arakan.

Sebagian bahkan menuduh  istilah Rohingya sebagai istilah yang digunakan oleh kelompok mujahidin yang ingin memisahkan diri dari Myanmar (Aye Chan, 2005; Maung Saw, 1993).

Argumen-argumen ini sebenarnya tidak kuat dan problematis. Beberapa akademisi menunjukkan bahwa ada literatur akademik pada jaman pra-penjajahan Inggris yang menyebut istilah Rohingya. Istilah yang digunakan pada tulisan tersebut, yaitu Rooinga, muncul dalam penelitian yang  ditulis oleh Francis Buchanan pada tahun 1799 dan dipublikasikan di Asiatic Researches.

Artikel ini kemudian dipublikasi kembali oleh SOAS Bulettin of Burma Research pada tahun 2003.

Dalam artikelnya itu Buchanan menulis tentang tiga dialek, di atara sekian banyak dialek, “yang digunakan di Kerajaan Burma, tetapi terbukti berasal dari bahasa bangsa Hindu. Yang pertama adalah yang digunakan oleh kaum Muslimin (the Mohammedans), yang telah lama tinggal di Arakan, dan yang menyebut diri mereka Rooinga, atau penduduk asli Arakan” (Buchanan, 2003: 55). Tidak ada etnis lain di Arakan yang beragama Islam yang namanya lebih dekat bunyinya kepada Rooinga dibandingkan dengan Muslim Rohingya. Penelitian ini membuktikan bahwa istilah Rohingya, atau Rooinga, sudah ada sebelum penjajahan Inggris di Myanmar pada tahun 1824. Penelitian itu juga menyebut mereka sebagai penduduk asli Arakan, yang artinya mereka sudah berada di sana jauh sebelum masa penelitian tersebut.

Bahkan sekiranya istilah ini diabaikan dan mereka disebut sebagai etnis Benggali, pernyataan bahwa mereka baru masuk ke Arakan setelah penjajahan Inggris merupakan hal yang mengada-ada. Walaupun pada masa penjajahan Inggris banyak Muslim Bengali yang masuk ke Arakan dari wilayah Chittagong (kini wilayah Banglades), itu tidak menghilangkan fakta bahwa pada masa sebelum itu sudah ada Muslim di Arakan, entah mereka itu keturunan Bengali atau bukan. Pada tahun 1826, tak lama setelah masuknya Inggris ke Arakan, seorang controller of civil affairs Inggris di wilayah itu membuat perkiraan populasi di Arakan.

Menurutnya jumlah  penduduk di Arakan ketika itu tidak lebih dari 100.000 orang, yang terdiri dari 60.000 Mags (Rakhine), 30.000 Muslim, dan 10.000 orang Burma (Banerjee, 1946: 471).
Jadi ketika itu sudah ada 30.000 Muslim di Arakan, atau 30% dari total populasi di wilayah itu (sekarang ini kabarnya populasi Muslim di Arakan hanya sekitar 25%).  Jumlah sebesar ini tidak mungkin masuk ke Arakan dalam waktu 2-3 tahun.

Terlebih lagi, sejak tahun 1784 ketika Arakan ditaklukkan dan menjadi bagian Kerajaan Burma hingga masuknya Inggris ke wilayah itu, yang selalu terjadi adalah migrasi keluar Arakan, bukan ke dalam wilayah itu.

Karena pada masa-masa ini, banyak terjadi kekacauan dan penindasan di wilayah ini. Setelah kekuasaan Inggris stabil di Arakan, barulah mulai terjadi migrasi ke Arakan untuk mencari peruntungan ekonomi, kebanyakannya datang dari wilayah Chittagong. Kemungkinan mereka yang baru datang ini berbaur dengan Muslim setempat karena memiliki agama yang sama dan membentuk komunitas Muslim Arakan yang sekarang ini dikenal sebagai Rohingya. Arus keluar masuk Arakan-Chittagong telah berlangsung sejak waktu yang lama disebabkan tidak adanya pembatas alam yang sulit untuk dilewati di antara kedua wilayah ini.

Sejarawan Myanmar sendiri sebenarnya mengakui bahwa sudah ada Muslim Bengali yang tinggal di Arakan sebelum masa penjajahan Inggris. Tetapi mereka cenderung mengecilkan jumlahnya. Maung Saw (2009), seorang sejarawan Myanmar, mengakui bahwa selain Muslim etnis Kaman dan Myay Du yang kecil jumlahnya di Arakan, sejak 1533 sudah ada Muslim keturunan Bengali yang masuk ke Arakan melalui jalur perbudakan dan mereka dapat dianggap sebagai “Muslim pribumi Arakan” (tanda kutip diberikan oleh Maung Saw).

Aye Chan (2005), seorang sejarawan Myanmar lainnya, juga menyebutkan di dalam artikelnya bahwa “pada pertengahan abad ke-17 jumlah komunitas Muslim bertambah disebabkan oleh penempatan budak-budak Bengali pada berbagai lahan pekerjaan di negeri ini (Arakan, pen.).”
Masuknya Muslim Bengali sebagai budak ke Arakan pada abad ke-17, tergabungnya mereka sebagai bagian dari komunitas sosial di Arakan, terbentuknya identitas kelompok, serta friksi-friksi awal yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dengan jelas pada penelitian Stephan Egbert Arie van Galen (2008).

Dua sejarawan Myanmar yang disebutkan di atas menyinggung fakta keberadaan Muslim Bengali sejak abad ke-17 sambil memberi kesan bahwa hal itu tidak signifikan dan tidak relevan dalam perbincangan tentang Rohingya. Seolah-olah mereka telah hilang ditelan sejarah dan yang ada sekarang adalah orang-orang Bengali yang datang secara ilegal ke Myanmar sejak masa penjajahan Inggris. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang sebenarnya berlaku adalah, Muslim sudah ada di wilayah ini jauh sebelum masuknya Inggris ke Arakan.

Secara ras dan bahasa, mereka memang lebih dekat dengan orang-orang Bengali yang berada di Chittagong dan sekitarnya, karena kebanyakan mereka dulunya berasal dari daerah ini. Bagaimanapun mereka telah eksis dalam masa yang lama di Arakan, yaitu sejak abad ke -17 bahkan sejak abad ke-16. Pada awal abad ke-19, ketika Inggris masuk ke Arakan, populasi mereka adalah sekitar 30% dari seluruh penduduk di Arakan. Orang-orang Bengali Muslim yang datang kemudian kemungkinan besar bercampur dengan populasi Muslim yang sudah ada di wilayah itu dan pada perkembangannya membentuk komunitas yang sekarang ini dikenal sebagai Rohingya.

Mereka ini adalah etnis Muslim terbesar di Myanmar. Etnis Rakhine, penduduk Arakan yang beragama Budha, tampaknya merasa terancam dengan keberadaan Muslim Rohingya. Rohingya yang secara etnis dan agama memang sangat berbeda dengan etnis Rakhine itu dilihat sebagai orang asing yang masuk secara ilegal, merampas tanah mereka, dan mengancam eksistensi politik dan ekonomi mereka.

Bagaimanapun Rohingya bukanlah pendatang ilegal di Arakan. Masalah Rohingya bukan masalah hukum dan undang-undang, tetapi masalah sikap diskriminatif, permusuhan etnis dan agama, serta kecenderunganxenophobic (kebencian terhadap sesuatu yang asing) dari masyarakat Myanmar. Konflik sosial di Myanmar sebenarnya bukan hanya berlaku atas etnis Rohingya. Orang-orang keturunan India dan China juga beberapa kali diusir paksa keluar dari Myanmar. Beberapa etnis minoritas, seperti Karen dan Kachin, hingga saat ini juga masih mengalami diskriminasi dari etnis dominan yang berkuasa, walaupun mereka sama-sama beragama Budha. Hal itu mendorong sebagian dari etnis minoritas ini melakukan perlawanan militer terhadap pemerintah Myanmar (Seekins, 2006). Dari semua itu, etnis Rohingya merupakan yang paling banyak mengalami penindasan dari pemerintah dan masyarakat Myanmar.*

Gelombang kekerasan

Permusuhan masyarakat dan pemerintah Budha sebabkan gelombang kekerasan berulang kali

Permusuhan masyarakat dan pemerintah Budha sebabkan gelombang kekerasan berulang kali

SIKAP bermusuhan dari masyarakat dan pemerintah Budha di Myanmar telah menyebabkan terjadinya gelombang kekerasan berulang kali terhadap Muslim Rohingya. Menjelang kemerdekaan Myanmar, tepatnya pada Maret 1942, orang-orang Rakhine di beberapa wilayah Arakan melakukan serangan terhadap Muslim Rohingya. Muslim Rohingya yang berada di wilayah lain kemudian mempertahankan diri dan membalas serangan orang-orang Rakhine. Konflik ini menimbulkan jatuhnya banyak korban dan mendorong terjadinya migrasi di kedua belah pihak. Muslim Rohingya di selatan Arakan hijrah ke utara yang didominasi Muslim, dan orang-orang Rakhine yang berada di utara pindah ke selatan Arakan yang didominasi oleh etnis Rakhine. Hal ini menyebabkan terjadinya segregasi sosial serta permusuhan mendalam di antara kedua belah pihak (Yunus, 1994: 105-116; Alam, 2011: 5; Maung Than & Moe Thuzar, 2012:2). Disebabkan oleh peristiwa itu, lebih dari 20.000 Muslim Rohingya mengungsi ke daerah Cox’s Bazar, Chittagong (Danish Immigration Service, 2011).

Setelah kemerdekaan, sikap pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya tidak lebih baik. Mereka selalu berpihak kepada orang-orang Rakhine dan jabatan publik di Arakan kebanyakannya diserahkan kepada etnis Rakhine. Pengungsi Rohingya juga tidak diperkenankan kembali ke Arakan (International Federation of Human Rights Leagues, 2000: 6). Pada akhir tahun 1950-an pemerintah Myanmar mulai memberi perhatian kepada Muslim Rohingya dan mulai mengakui eksistensi mereka. Pada tahun 1961, dibentuk wilayah administratif khusus pada wilayah yang mayoritasnya ditinggali oleh etnis Rohingya. Wilayah administratif ini disebutsebagai Mayu Frointier Administration (MFA). Tapi satu tahun setelah itu, militer di bawah kepemimpinan Ne Win mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Dan sejak saat itu, Muslim Rohingya kembali mendapat perlakuan diskriminatif, bahkan lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

Pemerintah militer Myanmar mengeluarkan sebuah kebijakan baru pada tahun 1974 yang mengharuskan setiap warga negara untuk memiliki kartu identitas kewarganegaraan. Sementara sebagian besar etnis di Myanmar mendapatkan kartu ini, kepada Muslim Rohingya diberikan kartu yang berbeda. Mereka diharuskan memegang kartu pendaftaran asing (Foreign Registration Cards). Jadi untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Muslim Rohingya mulai diposisikan sebagai warga negara asing, walaupun kenyataannya mereka tidak memiliki kewarganegaraan di luar Myanmar.

Sejak saat itu, perlakuan diskriminatif yang dialami Muslim Myanmar semakin menjadi-jadi. Mereka sering mengalami pemerasan, penangkapan, dan diberhentikan dari pekerjaan di pemerintahan (Feeny, 2001: 19).

Pada tahun 1978, pemerintah Myanmar melakukan operasi militer yang dikenal sebagai operasi Dragon King(Naga Min). Operasi ini bertujuan untuk mengambil tindakan terhadap orang asing yang masuk ke negara itu secara ilegal. Sasarannya? Siapa lagi kalau bukan Muslim Rohingya.

Melalui operasi itu, militer Myanmar melakukan pengusiran dan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Arakan. Lebih dari 1700 Muslim Rohingya yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas dibunuh. Tidak sedikit yang diperkosa dan mengalami tindak kekerasan lainnya. Tidak  kurang dari 200.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Banglades. Di tempat yang terakhir ini, lebih dari 10.000 orang meninggal dunia karena kelaparan dan wabah penyakit (International Federation of Human Rights Leagues, 2000: 6; Danish Immigration Service, 2011: 8; Feeny, 2001: 19). Human Rights Watch (2009: 6) menyebut peristiwa ini sebagai a murderous “ethnic cleansing”.

Status Rohingya menjadi semakin termarjinalkan ketika pada tahun 1982 pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-undang kewarganegaraan yang hanya mengakui etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum tahun 1823 sebagai warga negara. Rohingya dianggap baru masuk ke Myanmar pada masa penjajahan Inggris dan setelahnya, atau setelah tahun 1823.

Dengan demikian, mereka otomatis tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar. Mereka dianggap sebagai pendatang ilegal ke negara itu. Maka sejak saat itu, Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Status mereka adalah stateless. Jumlah mereka 800.000 hingga 1.000.000 orang dan mereka semua stateless!

Pemerintah menempatkan markas-markas militer di daerah Muslim Rohingya untuk mengawasi mereka, mengontrol perkawinan dan kelahiran, tidak mengijinkan seseorang bepergian keluar desa tanpa adanya surat jalan, mewajibkan kerja paksa bagi setiap keluarga termasuk juga kepada anak-anak, dan berbagai bentuk penindasan lainnya kepada komunitas Rohingya (The Arakan Project, 2012). Mereka hidup dalam kemiskinan, sulit mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, dan sewaktu-waktu bisa menjadi korban kemarahan dan kekerasan dari komunitas Rakhine serta militer. Mereka selalu dicurigai, sehingga muncul ungkapan yang terkenal di kalangan Muslim setempat, “Kalau militer Myanmar melihat seorang Muslim di desa, ia adalah seorang asing; kalau ia memancing di sungai, ia adalah penyelundup; dan kalau
ia bekerja di hutan, ia adalah seorang pemberontak.”

Setelah itu berbagai gelombang kekerasan masih terus terjadi terhadap Muslim Rohingya. Di antara yang terbesar adalah tindak kekerasan yang berlaku pada tahun 1991-1992. Pada tahun-tahun ini terjadi pengusiran, penangkapan, penyiksaan, dan perkosaan terhadap Muslim Rohingya dalam jumlah besar. Masjid-masjid dihancurkan dan aktivitas keagamaan dilarang. Semua itu dilakukan oleh militer dengan alasan menjaga perbatasan dan menghadapi gerakan perlawanan yang ada di wilayah itu.

Lebih dari 250.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Cox’s Bazar di Chittagong, Banglades, dan ke beberapa tempat lainnya. Tanah yang ditinggalkan oleh Muslim Rohingya kemudian diserahkan kepada orang-orang Rakhine dan orang-orang Myanmar lainnya. (Equal Rights Trust, 2012: 8; International Federation of Human Rights Leagues, 2000: 6; Feeny, 2001: 11; Smith, 1994: 82).

Gelombang kekerasan yang terus menerus terjadi ini membuat kita bertanya, sampai kapan Muslim Rohingya akan ditindas dan diperlakukan secara diskriminatif? Apakah pemerintah dan masyarakat Myanmar akan membunuhi mereka sampai habis? Apakah mereka hendak mengusir keluar semua Muslim Rohingya dari wilayah itu? Di mana rasa kemanusiaan mereka? Di mana kualitas moral kaum agamawan Myanmar? Di mana para aktivis kemanusiaan di negara itu? Apakah mereka ingin sejarah mencatat nama mereka sebagai bagian dari pelaku pembunuhan dan kedzaliman terhadap sesama manusia yang sudah beberapa generasi tinggal dan menetap di Arakan?

Menjadikan perbedaan ras dan hukum kewarganegaraan sebagai alas an untuk menyebarluaskan kebencian dan melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya sama sekali tidak bisa diterima akal sehat. Bahkan sekiranya Muslim Rohingya memang baru masuk ke Myanmar setelah penjajahan Inggris, sekiranya mereka memang bukan etnis pribumi Myanmar, jika ini memang benar, maka tetap tidak ada alasan bagi etnis yang dominan di Myanmar untuk memperlakukan mereka
secara tidak manusiawi. Berapa banyak etnis yang melakukan migrasi dan menjadi warga negara lain. Mereka dapat diterima keberadaannya dalam negara tersebut.

Orang-orang Myanmar sendiri yang beragama Budha tidak sedikit yang lari keluar dari Myanmar karena tekanan rezim militer. Mereka masuk ke Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lainnya, sebagai pendatang ilegal sebelum akhirnya mendapatkan kewarganegaraan di negara-negara ini. Mereka diperlakukan dengan baik, bahkan mereka dapat membangun pusat-pusat agama Budha Myanmar di negara-negara tersebut. Mereka masuk ke negara-negara itu terutama sejak tahun 1980-an, rentang waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan keberadaan Muslim Rohingya di Arakan.

Bagaimana sekiranya logika yang mereka gunakan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar juga diterapkan oleh negara-negara tersebut terhadap mereka? Orang-orang Myanmar yang tinggal di Amerika Serikat yang berjumlah sekitar 100.000 orang itu misalnya dianggap sebagai pendatang ilegal. Mereka tidak diberi kewarganegaraan dan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah dan masyarakat Amerika.

Perkawinan dan kelahiran mereka dibatasi. Mereka tidak boleh melakukan perjalanan keluar kota tanpa adanya surat jalan dari pemerintah setempat, dan kepada mereka diwajibkan kerja paksa. Ketika ada peristiwa yang menimbulkan kemarahan publik Amerika, maka masyarakat dan militer bisa melakukan tindak kekerasan terhadap etnis Myanmar di sana, melakukan perkosaan, pembunuhan, serta pengusiran, hingga sebagian mereka terpaksa lari ke laut, menaiki perahu-perahu kecil, mengapung ke Samudera Atlantik atau Pasifik, dengan harapan ada Negara lain yang berbaik hati dan mau menampung mereka. Dan semua itu terjadi karena mereka adalah pendatang ilegal, stateless, dan karena mereka sejelek ogre. Tentu saja semua ini tidak manusiawi dan tidak semestinya terjadi, sebagaimana tidak manusiawinya perlakuan yang diterima oleh Muslim Rohingya di Arakan.

Pemerintah Myanmar (Burma) harus bersungguh-sungguh mengubah kebijakannya terhadap Muslim Rohingya. Memberikan status kewarganegaraan kepada mereka, menghilangkan kebencian di antara kedua komunitas, Rakhine dan Rohingya, dan mengupayakan rekonsiliasi di antara mereka secara bertahap. Selain itu, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lainnya perlu mendesak pemerintah Myanmar untuk mengupayakan dengan sungguh-sungguh terwujudnya semua ini. Jika tidak, maka kita akan terus mendengar tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap Muslim di Arakan pada masa-masa yang akan datang. [habis]

Bibliografi

Alam, Mohammed Ashraf. “Marginalization of the Rohingya in Arakan State of Western Burma.” 2011.

Aye Chan. “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar),” SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, hlm. 396-420. Autumn 2005.

Banerjee, A. C. The Eastern Frontier of British India 1784-1826, Calcutta: A. Mukherjee, 1946 (second edition; first edition 1943) Buchanan, Francis M. D. “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire” SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 1, No. 1, hlm. 40-57. Spring 2003 Burma Citizenship Law. 1982.

Danish Immigration Service. “Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand: Fact finding mission to Bangladesh and Thailand 4 to 17 February 2011.” Copenhagen. May 2011. Feeny, Thomas, “Rohingya Refugee Children in Cox’s Bazar, Bangladesh:A Discussion Document prepared for UNICEF Regional Office South Asia.” June 2001.

Human Rights Watch (HRW), “Burma Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the Seas.” May 2009 Human Rights Watch (HRW). “The Government Could Have Stopped This: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State.” August 2012.

Insani Yardim Vakfi (IHH). The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief. “Arakan Report.” July 2012.

International Federation of Human Rights Leagues (FIDH). “Burma: repression, discrimination and ethnic cleansing in Arakan.” April 2000.

Maung Saw, U Khin. “Religions in Arakan,”http://www.rakhapura.com/scholars-column/3-religions-in-arakan. 2009.

Maung Saw, U Khin. “The ‘Rohingyas’, who are they? The Origin of the Name ‘Rohingya’” Uta Gartner and Jens Lorenz (eds.). Tradition and Modernity in Myanmar.

Proceedings of an International Conference held in Berlin from May 7th to May 9th, 1993.

Seekins, Donald M. Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Lanham: The Scarecrow Press. 2006.

Smith, Martin. “Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy and Human Rights,” A report by Anti-Slavery International. 1994.

The Arakan Project. “Issues to be raised concerning the situation of stateless Rohingya Children in Myanmar (Burma): Submission to the Committee on the Rights of the Child.” Myanmar. Updated in January 2012.

The Equal Rights Trust (ERT). “Burning Homes, Sinking Lives:   A situation report on violence against stateless Rohingya inMyanmar and their refoulement from Bangladesh.” July 2012.

Maung Than, Tin Maung. “Mapping the Contours of Human Security Challenges in Myanmar,” N. Ganesan and Kyaw Yin Hlaing (eds.). Myanmar: State, Society and Ethnicity. Singapore: ISEAS. 2007.

Maung Than, Tin Maung and Moe Thuzar. “Myanmar’s Rohingya Dilemma.” ISEAS Perspective. Singapore. 9 July 2012.

Van Galen, Stephan Egbert Arie. Arakan and Bengal The rise and decline of the Mrauk U kingdom (Burma) from the fifteenth to the seventeenth century AD. PhD Dissertation at Leiden University. Not published. 2008.

Yunus, Mohammed. A History of Arakan: Past & Present. Magenta Colour. 1994.

Penulis adalah kandidat doktor bidang Sejarah di IIUM yang juga penulis buku-buku best seller

Sumber: Hidayatullah.com – Kamis, 29 November 2012

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s